Koalisi Demi Kepentingan Rakyat

Isu koalisi ramai dibicarakan menjelang pemilu presiden 8 Juli mendatang. Para pemimpin partai politik menjalin komunikasi politik untuk membentuk koalisi.
Meski pimpinan parpol mencoba meyakinkan masyarakat bahwa koalisi dibangun untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, namun lebih tepatnya koalisi dirancang untuk meraih kekuasaan. Untuk memenuhi syarat minimal pencalonan presiden dan wakil presiden itulah koalisi dibangun.
Pascapemilu legislatif dan pecahnya koalisi Partai Demokrat-Partai Golkar, tercipta tiga kelompok. Mereka adalah kelompok pemenang pemilu Partai Demokrat, kelompok PDI Perjuangan, dan kelompok Partai Golkar. Ketiga kelompok tersebut berkomunikasi dengan partai lain guna membangun apa yang mereka sebut sebagai koalisi.
Dari pemberitaan media tampak bahwa ternyata memang tidak mudah untuk menemukan sosok calon wakil presiden. Semua pemimpin parpol ingin menjadi calon presiden dengan dalih itu adalah amanat partai, tanpa mempertimbangkan suara rakyat dalam pemilu legislatif.
Partai Demokrat mengusung Susilo Bambang Yudhoyono, PDI-P mengusung Megawati Soekarnoputri, Golkar mengangkat Jusuf Kalla, Gerindra mencalonkan Prabowo Subianto, dan Partai Hanura menjagokan Wiranto. Dari semua calon itu belum ada yang secara resmi menunjuk siapa calon wapres mereka.
Koalisi untuk kekuasaan itu juga tampak dari pernyataan sejumlah elite politik yang plin-plan dan terkesan hanya mementingkan pada kekuasaan. Sejarah lima tahun lalu mengajarkan kepada kita bahwa Koalisi Pragmatis, Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan yang tercipta pada Pemilu 2004 ternyata rapuh dan akhirnya berantakan.
Melihat pengalaman sejarah itu, apakah kini bukan saatnya bagi kita membangun koalisi berdasarkan kesamaan visi dan bukan semata-mata kesamaan kepentingan atau perasaan. Dan, koalisi itu harus didekasikan untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat.

Nama : Nastiti Puspitaningtyas

NIM : 153070159

Kelas : A

Tugas : Penulisan Berita ( Tajuk Rencana )